Pasal9 ayat (2) UURI no 3 tahun 2002 tentang pertahan negara keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraaan, 2. pelatihan dasar militer wajib, 3.pengabdian sebagai salah satu dari prajuti militer indonesia secara suka, rela, dan wajib, 4. pengabdian sesuai denagn pekerjaan atau profesi Adaptabilityand versatility combined with the capacity to make every client feel unique is what has ensured a steady stream of loyal fans (celebs and non-celebs alike) over the years. Sebuahbangsa dengan relawan sepenuhnyamiliter, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, yang berbunyi: "Tiap-tiap Tentanghak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah,"Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik, ketika Indonesia dalam keadaan perang. Namun dapat juga Disinisaya akan menjelaskan tentang Landasan Historis Pancasila menjadi Dasar Falsafah Negara, landasan Kultural, Latar Belakang Yuridis Pendidikan Pancasila, Landasan yuridis Pendidikan Pancasila, Latar Belakang Filosofis Pancasila, dan tujuan pendidikan pancasila. Dalam Pembukaan Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, KRT. UUD1945 menegaskan bahwa, keikutsertaan dalam membela, mempertahankan, melindungi negara termasuk hak dan kewajiban fungsi pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dengan pembelaan terhadap negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI no 03 tahun 2003 bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara" ( Pasal 9 iP8k. Jakarta - Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan dari situs resmi Kemdikbud, upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan yakni setiap tanggal 19 Desember melalui Keppres Nomor 28 Tahun 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer ke II dengan mengumumkan tidak adanya lagi Negara itu, Presiden RI Ir. Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan Negara Republik dari buku "Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Madrasah/Sekolah" oleh Abdul Kadir Ahmad, Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."Hal itu berarti secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan UU, bela negara pasal 9 ayat 1, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan Bela NegaraMasih dikutip dari buku Abdul Kadir Ahmad, tujuan bela negara adalah sebagai Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara2. Melestarikan budaya3. Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 19454. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara5. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan Bela NegaraAdapun fungsi bela negara, di antaranya1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman2. Menjaga keutuhan wilayah negara3. Merupakan kewajiban setiap warga negara4. Merupakan panggilan sejarahManfaat Bela NegaraSikap bela negara juga memiliki manfaat, di antaranya1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat bela negara yang harus diketahui setiap warga negara. Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] lus/lus Sebutkan dan Jelaskan Landasan Hukum Bela Negara? Dilihat dari perundang-undangan, kewajiban membela negara dapat ditelusuri dari ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Sedangkan dalam Pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Berikut ini landasan hukum kewajiban membela negara atau pentingnya partisipasi terhadap upaya pembelaan negara. Landasan Hukum Kewajiban Membela Negara 1. Dalam UUD 1945 Dalam UUD 1945 dijelaskan pertahanan dan keamanan negara yang antara lain terdapat pada pasar-pasal a. Pasal 27 ayat 3 "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". b. Pasal 30, yaitu pada ayat berikut. Ayat 1 "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha petahanan keamanan negara". Ayat 2 "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu Keikutsertaan warga negara dalam perhanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3 "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat 4 "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Ayat 5 "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang". Konsep yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 adalah konsep bela negara. Ikut serta dalam pembelaan negara seperti yang ditegaskan pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara. Sedangkan konsep yang diatur dalam UUD 1945 pasal 30 adalah konsep pertahanan dan keamanan negara. 2. UURI Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu pasal a. UU No 20 Tahun 1982 mengatur tentang "Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia". b. UU No 2 Tahun 2002 mengatur tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia". c. UU No 3 Tahun 2002 mengatur tentang "Pertahanan Negara". Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Baca juga Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara Demikianlah penjelasan mengenai landasan hukum bela negara menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia dan pengertian lengkapnya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terimakasih. Get notifications from this blog

sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara